Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun di Kabupaten Kulon Progo: Komposisi Anggaran APBD dan Peran PAD

Handayani; Muhammad Ivan

doi:10.51903/bersatu.v4i2.1630

Authors

Handayani Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Muhammad Ivan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

DOI:

https://doi.org/10.51903/bersatu.v4i2.1630

Keywords:

Wajib Belajar 13 Tahun, Belanja Pendidikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun (PAUD–SMA) mulai diterapkan secara nasional pada 2025. Kabupaten Kulon Progo telah mempersiapkan beberapa program pendukung, seperti visi “Wajib Belajar 12 Tahun” (2011–2016), wajib PAUD sejak 2020, beasiswa SD/SMP, BOS Daerah, dan rehabilitasi sekolah. Studi deskriptif-kualitatif ini mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut di Kulon Progo melalui wawancara pejabat daerah dan analisis dokumen publik. Temuan utama menunjukkan bahwa meski alokasi belanja pendidikan di APBD relatif tinggi (>25%), mayoritas anggaran tersebut (sekitar 80–85%) terserap untuk gaji/tunjangan guru sehingga alokasi program layanan hanya 15–20%. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pendidikan sangat terbatas (sekitar 19,8% dari total pendapatan daerah). Mekanisme pendanaan alternatif (CSR perusahaan, beasiswa Baznas, BOS Daerah) telah diupayakan. Akses pendidikan menengah di Kulon Progo relatif baik (APM SMP 89%, SMA 82% pada 2020), namun berisiko jika pembiayaan tidak memadai. Rekomendasi meliputi penguatan regulasi lokal, transparansi anggaran, dan strategi fiskal kreatif untuk mendukung keberlanjutan Wajib Belajar 13 Tahun.

References

Awaliah, M. U., Dewi, R. K., & Nabilla, A. R. (2024). Implementasi manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini di daerah 3T. Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 8, 32337–32343.

Haliza, S. N., & Iriani. (2025). Desentralisasi pendidikan dan pembiayaan: Peran pemerintah daerah dalam menjamin akses dan modal. Jurnal Pendidikan, 3(2).

HarianJogja, "Alokasi Pendidikan di RAPBD Kulonprogo 2026 Mencapai Rp353 Miliar", 12 September 2025, https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/09/12/514/1227781/alokasi-pendidikan-di-rapbd-kulonprogo-2026-mencapai-rp353-miliar#:~:text=Harianjogja,Kulonprogo%202026%20sebesar%20Rp1%2C518%20triliun.

Instagram. (2025). Postingan Instagram terkait kebijakan/program pendidikan. https://www.instagram.com/p/DPOApTbEbEY/

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025). Kemenko PMK dorong percepatan program wajib belajar 13 tahun. https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-dorong-percepatan-program-wajib-belajar-13-tahun

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). Program prioritas: Wajib belajar 13 tahun. PAUDPedia. https://paudpedia.kemendikdasmen.go.id/program-prioritas/wajar-13-tahun

Kemendikdasmen, "Kemendikbudristek Bersama Komisi X DPR RI Tinjau Implementasi Merdeka Belajar di Kulon Progo" 28-2-2024, https://www.kemendikdasmen.go.id/berita/4658-kemendikbudristek-bersama-komisi-x-dpr-ri-tinjau-implementas#:~:text=%E2%80%9CKabupaten%20Kulon%20Progo%20telah%20mengalokasikan,Bupati%20Kulon%20Progo.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). Video pernyataan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan DIY. Facebook. https://www.facebook.com/humaspemdadiy/videos/pada-kesempatan-yang-sama-kepala-balai-penjaminan-mutu-pendidikan-diy-bambang-ha/1542248253442851/