PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH di BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH
DOI:
https://doi.org/10.51903/jiab.v4i2.813Keywords:
Regional Financial Accounting System, Quality of Regional Government Financial Report, Financial Accounting StandardsAbstract
The purpose of this research is to examine the implementation of the Regional Financial Accounting System BPKAD of Central Java Province based on the quality of the Central Java Provincial Government’s financial reports, the Regional Financial Accounting System and the internal control of the Regional Government of Central Java Province. The Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Central Java Province was formed based on the Regional Regulation of the Province of Central Java Number 9 of 2022 dated 9 November 2022 concerning the Formation and Composition of Regional Apparatus of the Province of Central Java and Governor Regulation Number 82 of 2022 dated 15 December 2022 concerning Organization and Administration of Regional Financial and Asset Management Agency of Central Java Province. The respondents in this study were employees or staff in the finance or accounting department at SKPD Central Java Province as many as 48 respondents. The results of this study, the suitability of the Financial Accounting System with the Financial Accounting Standards, obtained an average respondent’s answer of 4.4166, which means that the suitability of the Financial Accounting System with Financial Accounting Standards is good. Accounting recording procedures with Financial Accounting Recording with 4 question items, 48 respondents also gave good answers, with an average answer of 4,6666. The making of periodic reports of Financial reports from 48 respondents with 4 question items also gave good results, with an average of 4.5103 respondents’ answers. The description of the quality of the financial statements is also good viewed from a reliable, relevant, understandable, and comparable perspective because the average respondent’s answer is 4,171 with 11 question items
References
Angga Dwi Permadi, 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah daerah Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah, Bandung.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, http://www.bpk.go.id
Ghozali, Imam, 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, edisi 4, cetakan keempat. Badan Penerbit UNDIP, Semarang
Halim, Abdul.2002. Accounting Principle Boards.Jakarta: Salemba Empat
Halim, Abdul.2007. Akuntansi Keuangan daerah. Jakarta: Salemba- Empat
Harto, Tantriani Sukmaningrum Puji. 2010. “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” jurnal akuntansi pemerintah
Haykal, 2007. Analisis Peran dan Fungsi SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya terhadap Kinerja SKPD (Studi kasus Pada Pemkab Aceh timur).
Kuncoro, Mudrajad, 2003. Metode Riset Untuk Bisnis : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Lalolo, Loina Krina P,2003. Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
Nordiawan Deddi, Rahmawati Maulidah dan Sondi Putra Iswahyudi,2007.AkuntansiPemerintahan, Salemba Empat, Jakarta.
NurlanDarie, Ak,MSi., PengelolaanKeuanganDaerah, PT.Indeks Permata Puri Media,Jakarta,2009.
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Peraturan Pemerintahan No.58 Tahun 2005 Mengenai pengelolaan keuangan daerah
Peraturan Pemerintah No71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Prof.Erlina,SE,MSi,PhD,Ak,CAdkk,AkuntansiKeuangan Daerah BerbasisAkrual, Salemba Empat Jakarta,2009.
Rohman, Abdulah.2009. “Pengaruh Implemenasi Sistem Akuntansi, PengelolaanKeuangan Daerah, Terhadap fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis.
Sandy,2008, Penerapan sistem Akuntansi Keuangan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Repositori.usu.ac.id,Medan.
Santosa, Pandji, 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. PT Refika Aditama, Bandung.
Saragih, Juli Panglina, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Saufi, Iqbal Nasution, 2010. “Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara ”, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Soekarwo, 2005. Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip- Prinsip Good Financial Governance. Penerbit airlangga University Press, Surabaya.
Soesastro, Hadi.dkk. 2005. Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir:Proses Pemulihan Ekonomi. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
Sinaga, Sandy Sera, 2008. “Tinjauan Atas Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
Sugiyono. 2007.Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D.Bandung
Syuriani, Elsa Fiitri, 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Pemerintahan Di Kota padang.
Uma SekaranResearch Methods For Business SalembaEmpat, Jakarta,2006.
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Umar, Husein, 2003. Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
