ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PASAL 25 PADA PT WIJAYA RATNA ABADI
DOI:
https://doi.org/10.51903/jiab.v6i1.1221Keywords:
Laporan Keuangan, Perhitungan Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25Abstract
The problem is that company including several costs that cannot be deducted from taxable income based on tax regulations, namely donation costs, entertainment costs, and in-kind costs. The purpose of this study is to determine whether the income tax calculations carried out by PT Wijaya Ratna Abadi are in accordance with applicable tax regulations. The types and sources of data used in this study are primary data and secondary data with data collection techniques through interviews and document collection. From the results of the research and discussion that have been conducted, it can be concluded that PT Wijaya Ratna Abadi has not implemented income tax calculations in accordance with the provisions of the Tax Law.
References
1. PENDAHULUAN
Pajak adalah sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, negara memerlukan sumber dana yang signifikan. Maka itu, pemerintah dituntut untuk mengelola setiap penerimaan negara secara bijaksana. Salah satu jenis pajak yang berperan penting adalah pajak penghasilan (PPh), khususnya pasal 25 yang mengatur angsuran bulanan oleh wajib pajak badan. Namun, sistem self-assesment yang diterapkan menuntut pemahaman yang tepat dari wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. PT Wijaya Ratna Abadi sebagai perusahaan jasa transportasi diduga belum menerapkan perhitungan PPh Pasal 25 secara tepat sesuai UU No. 36 Tahun 2008, karena masih memasukkan biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal.
Salah satu jenis pajak yang memilkik peran signifikan dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak ini dikenakan kepada individu maupun badan atas pendapatan usaha yang diperoleh baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Wajib pajak perorangan berkewajiban membayar pajak atas berbagai bentuk penghasilan, seperti gaji, honoararium, bonus dan sejenisnya.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Pajak
Menurut S.I. Djajadiningrat (2016:1), menyatakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban untuk menyetorkan kekayaan kepada kas negara, yang muncul karena suatu kondisi, peristiwa, atau tindakan tertentu yang menimbulkan kedudukan tertentu. Pajak bukanlah sanksi, melainkan kewajiban yang ditetapkan pemerintah secara sah dan dapat dipaksakan, tanpa adanya timbal balik langsung dari negara, serta ditujukan untuk mendukung kesejahteraan umum.
2.2. Fungsi Pajak
Pajak mempunyai dan memegang peranan penting dalam penyelengaraan kehidupan bernegara, terutama saat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan pembiayaan kegiatan operasional pemerintahan. Pajak juga merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk menutup berbagai kebutuhan belanja negara serta meningkatkan kesejahteraa masyarakat. Menurut Rahayau (2016) pajak memiliki beberapa fungsi utama yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulered).
2.3. Pajak Penghasilan
Menurut Herry Purwono (2019:86) menjelaskan bahwa pajak penghasilan yaitu menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang bersumber dari pendapatan masyarakat. Pajak penghasilan merupakan kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badab, atas penghasilan yang diterina atau diperoleh dalam jangka waktu satu tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak, baik orang maupun badan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam jangka waktu satu tahun pajak.
2.4. Subjek Pajak
Menurut pajak penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008 yang dikemukakan oleh Siti resmi ( 2015:50) subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pihak yang dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.
2.5. Objek Pajak
Objek pajak adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, bukan kekayaan atau konsumsi. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008, penghasilan adalah setiap pertambahan kemempuan ekonomi yang diterima oelh wajib pajak baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan.
2.6. Pajak Penghasilan Pasal 25
PPh Pasal 25 adalah pembayaran angsuran pajak penghasilan bulanan yang wajib dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan pada tahun berjalan. Fungsi utama dari angsuran ini adalah untuk mengurangi beban pajak di akhir tahun. Besarnya angsuran dihitung berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak selama satu tahun pajak dan pada akhir tahun adakn dikreditkan terhadap total PPh terutang.
2.7. Biaya Entertainment
Biaya entertainment seringkali disebut juga sebagai biaya representasi, jamuan, atau pengeluaran sejenis yang berkaitan langsung dengan kegiatan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1), biaya-biaya tersebut pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.22/1986, biaya entertainment dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat wajib pajak dapat memberikan bukti bahwa pengeluaran tersebut benar-benar terjadi dan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
2.8. Biaya Sumbangan
Biaya sumbangan merupakan pengeluaran yang diberikan untuk tujuan-tujuan tertentu yang bukan merupakan pengeluaran umum negara, karena manfaatnya hanya ditujukan pada kelompok tertentu, bukan seluruh penduduk. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Huruf g Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, biaya sumbangan tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, serta warisan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.
2.9. Biaya Natura
Biaya natura adalah bentuk kompensasi non-tunai yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, biasanya berupa barang atau fasilitas. Menurut Pasal 9 Ayat 1 Huruf e UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, biaya natura tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan. Namun, terdapat pengecualian untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta natura tertentu yang diberikan di wilayah tertentu terkait pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan.
3. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan metode dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan agar bisa memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai situasi atau fenomena yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2020:9), pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menelaah objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, data dikumpulkan melalui berbagai teknik, dianalisis secara induktif, serta hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dibandingkan generalisasi.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil
Berdasarkan hasil penelitian dengan pihak terkait di PT Wijaya Ratna Abadi. Data diperoleh melalui dokumentasi, seperti laporan keuangan dan dokumen perpajakan perusahaan untuk tahun pajak 2023. PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan yang dihitung berdasarkan estimasi jumlah pajak yang terutang dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun sebelumnya. Dalam penerapan sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Meskipun sistem ini memberikan keleluasaan dan fleksibilitas, namun menuntut pemahaman yang kuat terhadap peraturan perpajakan yang terus mengalami pembaruan.
Dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang mengalami kesalahan dalam pelaporan pajak akibat kurangnya pemahaman atau tidak mengikuti perkembangan peraturan terbaru fenomena ini disebut sebagai human error dalam konteks kepatuhan perpajakan. Fenomena tersebut juga terjadi di PT Wijaya Ratna Abadi, sebuah perusahaan jasa transportasi yang menjadi objek penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen keuangan serta laporan SPT Tahunan, ditemukan bahwa perusahaan memasukkan beberapa jenis biaya sebagai pengurang penghasilan bruto yang seharusnya tidak diperkenankan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya entertainment tanpa daftar nominatif, biaya sumbangan, serta biaya natura yang tidak termasuk dalam pengecualian fiskal. Kesalahan mengindikasikan adanya ketidaktelitian dan kurangnya pembaruan informasi oleh pihak yang bertanggung jawab dalam bidang perpajakan perusahaan. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara laporan komersial dan perhitungan fiskal yang menyebabkan jumlah Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 yang disetorkan oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Hal ini dapat menimbulkan potensi underpayment dan berujung pada sanksi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak.
1. Pendapatan
Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan aktiva perusahaan atau penyelesaian kewajiban atau didalam satu periode terdapat kombinasi dari keduanya. Pendapatan ini timbul dari pengiriman barang, penyediaan jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi perusahaan. Pendapatan usaha yang diperoleh oleh PT Wijaya Ratna Abadi selama periode 2023 adalah sebesar Rp 5.772.456.425. Pendapatan ini masih merupakan pendapatan bruto yang belum dikurangi biaya-biaya yang terjadi selama periode 2023.
2. Beban-beban
Tabel 4. 2
Biaya Umum dan Administrasi
Keterangan Jumlah
Biaya Listrik Rp 6.030.000
Biaya Telp & Speedy Rp 4.800.000
Biaya Entartainment Rp 55.500.000
Biaya Promosi Rp 25.000.000
Biaya Sales & Marketing Rp 158.498.520
Biaya Penyusutan & Perlengkapan Rp 347.550.000
Biaya Sumbangan Rp 40.000.000
Biaya Natura Rp 50.000.000
Biaya Asuransi Kendaraan Rp 294.000.000
Biaya Stationery Rp 2.588.590
Biaya Bumi dan Bangunan Rp 23.862.277
Biaya Sewa Printer/Mesin Fotocopy Rp 2.022.131
Biaya Bunga Bank Rp 31.258.720
Biaya Adm Bank Rp 22.513.930
Total Biaya Umum Rp 1.063.624.168
Sumber : PT Wijaya Ratna Abadi
Berdasrkan dari perhitungan SPT PT Wijaya Ratna Abadi jumlah perhitungan PKP sebesar Rp 320.297.448 dengan uraian laporan laba rugi sebagai berikut:
Tabel 4. 3
Laporan Laba Rugi
PT Wijaya Ratna Abadi
Per 1 Januari – 31 Desember 2023
Keterangan Jumlah
Pendapatan Rp 5.772.456.425
Harga Pokok Penjualan Rp 4.388.484.809
Biaya Umum dan Administrasi Rp 1.063.674.168
Laba Usaha PKP Rp 320.297.448
Sumber : PT Wijaya Ratna Abadi
Berdasarkan dari uraian penjelasan laba rugi, maka didapatakan laba netto (PKP) PT Wijaya Ratna Abadi sebesar Rp 320.297.448. Dari noiminal laba bersih itu, PT Wijaya Ratna Abadi wajib menyetorkan pajak terutang senilai Rp 70.465.439 sesuai dengan laporan SPT tahun 2023 yang di hitung dan dilaporkan oleh PT Wijaya Ratna Abadi.
Tabel 4. 4
Laporan Koreksi Fiskal
Uraian Laporan Komersil Koreksi Fiskal Laporan Fiskal
Pendapatan 5.772.456.425,- 5.772.456.425,-
HPP (4.338.484.809,-) (4.338.484.809,-)
Laba Kotor 1.433.971.616,- 1.433.971.616,-
Biaya listrik 6.030.000,- 6.030.000,-
Biaya telp & speedy 4.800.000,- 4.800.000,-
Biaya entartainment 55.500.000,- (55.500.000,-) -
Biaya promosi 25.000.000,- 25.000.000,-
Biaya sales & marketing 158.498.520,- 158.498.520,-
Biaya penyusutan & perlengkapan 347.000.000,-
Biaya sumbangan 40.000.000,- (40.000.000,-) -
Biaya natura 50.000.000,- (50.000.000,-) -
Biaya asuransi kendaraan 294.000.000,- 294.000.000,-
Biaya stationery 2.558.590,- 2.558.590,-
Biaya bumi dan bangunan 23.862.277,- 23.862.277,-
Biaya sewa printer 2.022.131,- 2.022.131,-
Biaya bunga bank 31.258.720,- 31.258.720,-
Biaya adm bank 22.513.930,- 22.513.930,-
Total 1.063.674.168,- 918.174.168,-
Laba sebelum pajak 320.297.448,- 461.297.448,-
Pajak PPh Badan 70.465.439,- 101.465.439,-
Laba setelah pajak 249.832.009,- 359.832.009,-
Sumber : Data Olahan
Dari hasil penyusunan laporan koreksi fiskal di atas, dapat terlihat bahwa terdapat peningkatan laba sebelum pajak sebesar Rp 141.000.000, dari semula Rp 320.297.448 menjadi Rp 461.297.448. Peningkatan laba tersebut secara langsung berdampak terhadap besarnya pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan pada akhir periode tahun 2023. Rincian perbandingan pajak terutang sebelum dan sesudah dilakukan koreksi fiskal dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 4. 5
Perbandingan Pajak Terutang
Uraian Sebelum Koreksi Fiskal Sesudah Koreksi Fiskal
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Tarif Pajak (22%)
Jumlah Pajak Terutang Rp 320.297.448
22 % x Rp 320.297.448
Rp 70.465.439 Rp 461.297.448
22 % x Rp 461.297.448
Rp 101.465.439
Sumber : Data olahan
4.2 Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 di PT Wijaya Ratna Abadi, dapat dilakukan pembahasan secara menyeluruh sebagai berikut:
1. Ketidaksesuaian perhitungan pajak dengan ketentuan pajak Dari analisis laporan laba rugi dan dokumen SPT Tahunan tahun 2023, ditemukan bahwa PT Wijaya Ratna Abadi belum sepenuhnya mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, khususnya dalam hal pengakuan biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Beberapa biaya yang seharusnya tidak diperhitungkan dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP) justru diikutsertakan oleh perusahaan, antara lain:
• Biaya Entertainment: Sejumlah Rp 50.550.000 dicatat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Padahal berdasarkan ketentuan perpajakan, biaya entertainment hanya boleh dikurangkan jika dilampirkan dengan daftar nominatif sesuai SE-27/PJ.22/1986. Dalam hal ini, perusahaan tidak menyertakan daftar tersebut, sehingga biaya ini harus dilakukan koreksi fiskal positif.
• Biaya Sumbangan: Sejumlah Rp 40.000.000 diikutsertakan dalam biaya operasional. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU No. 36 Tahun 2008, sumbangan bukan merupakan biaya yang diperkenankan untuk pengurang penghasilan bruto, kecuali bersifat keagamaan (zakat) kepada lembaga yang disahkan pemerintah.
• Biaya Natura: Sejumlah Rp 50.450.000 juga diakui dalam perhitungan laba rugi. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 36 Tahun 2008, biaya dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, kecuali dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Ketiga komponen ini jika dijumlahkan menghasilkan koreksi fiskal positif sebesar Rp 141.000.000, yang semestinya meningkatkan PKP perusahaan dari Rp 320.297.448 menjadi Rp 461.297.448.
2. Dampak koreksi fiskal terhadap pajak terutang
Koreksi Koreksi fiskal yang dilakukan mengakibatkan peningkatan laba kena pajak dan berimplikasi langsung terhadap besarnya pajak yang harus disetorkan oleh PT Wijaya Ratna Abadi. Awalnya, dengan PKP sebesar Rp 320.297.448, perusahaan menghitung PPh terutang sebesar Rp 70.465.439. Namun setelah koreksi fiskal, jumlah PPh terutang seharusnya lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan penghitungan PPh terutang yang kurang dari seharusnya, atau disebut underpayment.
3. Evaluasi pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 25
Pelaporan pajak melalui SPT Tahunan yang dilakukan PT Wijaya Ratna Abadi tampaknya belum memenuhi prinsip keterbukaan dan akurasi data yang diatur dalam sistem self assessment. Salah satu bukti adalah tidak dilampirkannya daftar nominatif untuk biaya entertainment, yang mengindikasikan lemahnya kepatuhan administratif dalam penyampaian laporan pajak. Untuk penyetoran pajak tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam hal waktu penyetoran, namun jumlah yang disetorkan tidak mencerminkan jumlah sebenarnya sesuai dengan ketentuan fiskal. Hal ini berdampak pada potensi dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan bayar pajak.
4. Implikasi terhadap kepatuhan perpajakan
Fakta bahwa perusahaan masih mengikutsertakan biaya-biaya non-deductible menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan regulasi perpajakan masih belum optimal. Hal ini juga menjadi indikator perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia perusahaan di bidang akuntansi pajak, serta perlunya pengawasan dan pendampingan lebih intensif dari otoritas pajak.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai analisis perhitungan pajak penghasilan badan pasal 25 pada PT Wijaya Ratna Abadi, dapat ditarik kesimpulan yang terdiri beberapa hal sebagai berikut: (1) Dari hasil pengamatan diketahui bahwa perusahaan telah memasukkan beberapa jenis biaya yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, biaya tersebut antara lain biaya entertainment, biaya naturan dan biaya sumbangan. (2) Terjadi kesalahan dalam perhitungan penghasilan kena pajak (PKP) yang menyebabkan jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayar perusahaan lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Setelah dilakukan koreksi fiskal, terdapat peningkatan laba kena pajak dari Rp 320.297.448 menjadi Rp 461.297.448, yang berdampak pada kenaikan pajak terutang dari Rp 70.465.439 menjadi Rp 101.465.439. (3) Faktor utama penyebab utama penyebab kesalahan ini adalah ketidaktahuan atau kelalaian staf pajak dan akuntansi perusahaan terhadap update regulasi perpajakan yang berlaku. Hal ini mencerminkan rendahnya literasi perpajakan serta kurangnya sistem pengawasan internal yang dapat mencegah terjadinya kesalahan serupa. (4) Secara menyeluruh dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akuntansi pajak penghasilan oleh perusahaan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku umum maupun dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Hal ini menyebabkan perhitungan utang pajak penghasilan yang diuraikan penjelasannya dalam laporan keuangan menjadi tidak akurat serta tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.
5.2 Saran
Sebagai tindak lanjut dari analisis ini, berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, diantaranya:
1. PT Wijaya Ratna Abadi disarankan untuk terus memperbarui pemahaman terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Peraturan perpajakan bersifat dinamis dan mengalami perubahan seiring waktu, oleh karena itu perusahaan perlu secara aktif mengikuti update regulasi dari Direktorat Jenderal Pajak.
2. Perusahaan perlu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan staf bagian akuntansi dan pajak melalui pelatihan dan sosialisasi peraturan perpajakan yang terbaru. Hal ini penting untuk mengurangi risiko human error dalam proses pelaporan dan perhitungan pajak.
3. Perusahaan perlu melakukan proyeksi berkala atas laba fiskal tahun berjalan. Hal ini berguna untuk mengantisipasi potensi kekurangan bayar atas angsuran PPh Pasal 25 yang dapat menimbulkan sanksi berupa bunga atau denda.
4. Pengarsipan dokumen pendukung biaya dan pendapatan harus terus ditingkatkan. Kelengkapan bukti transaksi yang sah akan mempermudah proses rekonsiliasi fiskal serta menjadi pelindung jika terjadi pemeriksaan pajak oleh otoritas.
5. Perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan software akuntansi terintegrasi dengan modul perpajakan. Penggunaan teknologi informasi dalam proses perhitungan dan pelaporan pajak dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko kesalahan administrasi.
Ucapan Terima Kasih
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
Terima kasih kepada orang tua, keluarga, seluruh sahabat, dosen pembimbing, dosen ketua program studi Akuntansi, rekan kerja, dan atasan yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam penyelesaian penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
Agus Setiawan. 2008. Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan UU Perpajakan. Penerbit CV Andi Offset, Jakarta.
Djoko Muljono. 2010. Panduan Brevet Pajak. Penerbit CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta.
Donald E Kieso, Jerry J Wegandt, Terry D Warfield. 2001. Akuntansi Intermediate, Jilid I, Edisi kesepuluh. Penerbit Erlangga, Jakarta.
Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syariah. Penerbit Grafindo Persada, Jakarta.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Jaja Zakaria. 2005. Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT). PT Raja Grafindo, Jakarta.
Kementerian Keuangan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam hal-hal tertentu
Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
Muhammad Awal, Satrio Nugroho, Bambang Teguh. 2008. Hak & Kewajiban dalam Ketentuan Umum dan Tata cara Pepajakan (KUP) di Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.
Primandita Fitriani, Yuda Aryanto, dan Agus Puji. 2011. Kompilasi UU Perpajakan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Republik Indonesia 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Kesebelas. Jakarta: Salemba Empat
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sukrisno, Estralita. 2012. Akuntansi Perpajakan Edisi 2. Penerbit salemba empat, Jakarta.
